PENGUMUMAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN DAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN FISIK.

Berhubung Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) telah berjalan normal dan untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (7),(8) dan ayat (9) serta Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diberitahukan bahwa 'mulai Tanggal 1 Agustus 2010' akan di berlakukan jangka waktu pengajuan akta pengesahan status badan hukum, perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta jangka waktu penyampaian secara fisik (dokumen fisik) dengan ketentuan sebagai berikut: (Lihat Selengkapnya)

 

Jakarta, 26 Juni 2010
An. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM .



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH.
NIP.19581120.198810.1.001


 

PENUNDAAN PELAKSANAAN SABH NG

Sehubungan dengan permintaan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk menunda penggunaan Sistem Aplikasi SABH NG, yang seharusnya dilaksanakan sejak tanggal 20 Mei 2010, dengan alasan bahwa masih banyak Notaris yang belum siap dengan sistem baru tersebut. Pelaksanaan tersebut ditunda sampai dengan dilaksanakannya Rapat Pleno Pengurus Pusat serta Pembekalan dan Penyegaran Anggota Ikatan Notaris Indonesia yang direncanakan akan dilaksanakan di Batam pada bulan Juli 2010.

 

Jakarta, 19 Mei 2010.



Ketua Tim Pengelola SABH

Berikut informasi yang disampaikan Kepada Tim Pengelola SABH dari PP-INI mengenai Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas

 


 

PENGUMUMAN BUKTI SETORAN MODAL

Pemberitahuan kepada para Notaris, bahwa dalam rangka mempermudah proses pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor : M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan. Bahwa sebagai salah satu syarat penyerahan dokumen fisik adalah bukti setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta anggota Dewan Komisaris perseroan, maka surat pernyataan setornya harus berbunyi sebagai berikut :

"TELAH DISETORKAN KE DALAM KAS PERUSAHAAN DAN AKAN DISETORKAN KE REKENING PERUSAHAAN SETELAH SK PENGESAHAN DITANDATANGANI".

Jakarta, 28 Desember 2009.
Tim Restrukturisasi SABH
Ketua,

Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS
NIP.196611181994031001

 


CONTOH PEMBAYARAN PNBP


 


PERUBAHAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kepada Yth. Notaris pengguna SABH, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sejak pukul 00.00 WIB, tanggal 3 Juni 2009, untuk transaksi dengan Nomor Kendali 614000 dan seterusnya diberlakukan tarif transaksi yang baru, dengan rincian sebagai berikut: Selengkapnya

 

 


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diberitahukan kepada seluruh Notaris pengguna SABH bahwa mulai sejak hari Senin Tanggal 22 Juni 2009, sudah dapat melihat Pengumuman BERITA NEGARA yang memuat NAMA PERUSAHAAN dan JENIS AKTA dengan mempergunakan menu BNRI di sebelah kanan atas atau dengan menggunakan link BNRI
 

 


PEMBAYARAN PNBP

Kepada Yth.Notaris pengguna SABH di seluruh Indonesia, bersama ini diberitahukan agar transaksi pembayaran PNBP untuk permohonan pengesahan SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkaitan dengan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar TIDAK dilakukan melalui ATM. Transaksi pembayaran hanya dilakukan secara tunai di bank-bank terdekat
 

 

 

 
MASA EXPIRED PESAN NAMA

Kepada seluruh Notaris pengguna SABH, bersama ini diberitahukan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2009, masa expired pesan nama adalah selama 60 hari